TANA TORAJA, iNews.id - Wacana pemekaran daerah Toraja Barat sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah bagian barat Kabupaten Tana Toraja.
Hal ini disampaikan Kristian Lambe selaku Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja dalam keterangan persnya.
Menurutnya jumlah penduduk Toraja Barat yang terdata ada 124.774 jiwa dari 11 kecamatan yakni Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Mappak, Rembon, Saluputti, Malimbong Balepe', Bittuang, Masanda, Rantetayo, dan Kurra serta terdiri dari 12 kelurahan dan 74 lembang.
"Dilihat dari jumlah penduduk itu cukup untuk Toraja Barat mekar dari Tana Toraja." kata Kristian Lambe.
Diketahui bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) didasari dengan landasan hukum yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Adapun alasan aspirasi masyarakat bahwa dilakukannya pemekaran daerah karena timpangnya pemerataan dan keadilan untuk Tana Toraja bagian barat.
"Kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien, karena jarak yang jauh serta infrastruktur yang jelek apalagi sering terjadi longsor," tambah Kristian.
Secara geografis wilayah ini masuk dalam kategori daerah 3 T (terdepan, Terpencil, Tertinggal).
"Wilayah yang secara geografis sulit dijangkau karena sebagian besar masih terisolasi," tuturnya.
Karakteristik wilayah barat disebabkan karena sistem pembangunan yang tidak merata dan proses desentralisasi pemerintahan yang tidak efektif dan efisien. Pembangunan yang masuk melalui APBD Kabupaten Tana Toraja ke wilayah ini tidak mengalami kemajuan yang significan.
"Jadi saya mendukung tuntutan masyarakat agar pemekaran daerah semata-mata demi kesejahteraan dan keadilan melalui peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan menjaga stabilitas keamanan," Ungkap Kris.
Dia menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat pemekaran Kabupaten Toraja Barat sebagai daerah otonomi baru.
"Saya mendukung pemekaran untuk memberi kesempatan pada daerah melakukan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastructure jalan, pertanian, pariwisata, ketersediaan air bersih, listrik yang memadai, jaringan internet, dan sarana prasarana lainnya," jelasnya.
Bagi Kristian secara ekonomi masyarakat Toraja Barat tidak efisien karena mahalnya moda transportasi dan waktu yang lama karena jarak yang jauh.
"Apalagi untuk urusan camat, kepala lembang, lurah, guru, tenaga kesehatan, dan ASN kalau ke kota Makale bahkan harus bermalam jika urusan administrasi pemerintahan belum selesai atau memenuhi undangan menghadiri kegiatan di ibukota kabupaten," tutup Kristian Lambe.
Editor : Jufri Tonapa
Artikel Terkait
