MAKASSAR, iNews.id - KBPP Polri Kota Makassar Aksi Demonstasi di Depan Kantor Walikota Makassar, terkait penggunaan nama 'Polisi Sampah' yang dicanangkan oleh Walikota Makassar, Rabu (19/10/2022).
Terkait demonstrasi tersebut menurut Sekretaris Jendral KBPP Polri Sulawesi Selatan, Prof. Ir. Zakir Sabara mengatakan bahwa pemilihan diksi 'Polisi Sampah' oleh Walikota Makassar Danny Pomanto, adalah sebagai sindiran kepada institusi Polri.
"Mengapa yang anda buat bukan satgas sampah, atau personil patroli sampah atau entah memang sengaja memilih diksi polisi sampah sebagai sindiran atas kondisi yang mendera internal kepolisian beberapa hari belakangan ini," tulis Zakir Sabara dalam pernyataan terbukanya.
Menurut Zakir, dengan memilih diksi 'Polisi Sampah' secara phsicososial akan semakin menambah beban moral jajaran Pimpinan Kepolisian dan seluruh personil yang ada untuk melakukan upaya percepatan perbaikan citra dan pemulihan kepercayaan masyarakat.
Padahal untuk hal-ihwal mengembalikan wibawa dan citra kepolisian bukan hanya tanggung jawab pimpinan kepolisian dan jajarannya akan tetapi tanggung jawab semua anak bangsa lebih khusus yang kebetulan mendapatkan amanah sebagai kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota).
"Amat sangat disayangkan pilihan diksi 'Polisi Sampah' secara gegabah disematkan untuk sebuah program pemerintah daerah yang digulirkan oleh seorang walikota," ungkap Zakir.
Lanjut Zakir, saat ini, kita bisa menerawang sembari merasakan betapa berat beban moral pimpinan tertinggi jajaran kepolisian dalam hal ini Kapolri yang saban waktu menguras segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengembalikan citra dan wibawa polisi dihati, jiwa dan pikiran warga masyarakat agar berada tepat pada posisi yang PRESISI, akan tetapi bak nila setitik merusak susu sebelanga, pilihan diksi 'Polisi Sampah' sekali lagi membuat langkah Kapolri sedikit terantuk kerikil kecil nan tajam menembus sepatu menusuk tapak kaki.
"Bisakah kita sedikit berempati atas sejumlah masalah yang dihadapi internal kepolisian saat ini dengan tidak menambah sejumlah istilah yang mencitrakan secara negatif kepolisian republik Indonesia. Dalam artian kalau tidak bisa mengambil peran untuk memperbaiki citra dan wibawa kepolisian paling tidak jangan ikut menambah diksi 'citra buruk' kepolisian," tambahnya.
"Mohon arahan dan bimbingan Bapak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan atas hal tersebut diatas karena ini sangat mengganggu kami sebagai bagian dari keluarga besar POLRI," harap Zakir Sabara.
Editor : Jufri Tonapa
Artikel Terkait
